Polri Lakukan Apel Jelang Debat Pilpres Keempat


Menkopolhukam Wiranto (tengah) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito (kiri) membacakan deklarasi damai saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (22/3/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

Sekitar pukul 14.30, ribuan personel Polri melakukan apel di kawasan Hotel Shangri-La, Jakarta, untuk mengawal debat keempat Pilpres 2019.

ayy-therajawalinews.com – Ribuan personel Polri melakukan apel untuk persiapan pengawalan debat keempat Pilpres 2019 yang akan berlangsung di kawasan Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) Sekitar pukul 14.30 WIB.

Apel yang dipimpin oleh Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Slamet Hadi ini membagi daerah pengamanan sampai 4 kawasan ring pengamanan.

Daerah ring 1 bertugas membantu pasukan pengamanan presiden, ring 2 bertugas membantu jalur pengamanan pelarian jika terjadi sesuatu, ring 3 berjaga di parkiran hotel, dan ring 4 pengamanan jalur lalu lintas.

Jalan Jenderal Sudirman memang terpantau macet dan jalan RM Margono Djojohadikusumo di belakang hotel Shangri-La juga banyak tersendat karena bentrok dengan kendaraan yang ingin putar balik dan memasuki parkiran Wisma BNI 46 di samping hotel.

“Anggota kita di sini cukup banyak rekan TNI-rekan Polri kurang lebih hampir 4.500, sisanya di luar total kurang lebih 5.000. Sehingga hanya untuk mengelilingi wilayah yang ada di area Shangri-La sangat-sangat cukup dan lebih,” kata Slamet di lokasi, Sabtu (30/3/2019).

Ia mengatakan, Polri akan mengikuti arahan KPU yaitu menolak adanya pendukung untuk nonton debat di lokasi. Penonton dan pendukung yang boleh masuk ke lokasi debat hanya ratusan orang sesuai undangan KPU.

“Kita akan mengikuti apa yang disampaikan KPU. Sesuai undangan yaitu 500 undangan yang terdiri dari masing-masing pendukung itu 100-100, kemudian 300 yang lainnya adalah undangan dari KPU,” ucap Slamet.

Selain itu, tambahnya, ada lebih dari 15 truk TNI yang telah disiapkan di lokasi. Dandim 0501 Jakarta Pusat Letkol Inf Wahyu Yudhayana mengaku, 600 anggota TNI akan membantu Polri menjaga debat keempat bertema pemerintahan, ideologi, pertahanan-keamanan, dan hubungan luar negeri ini.

“Intinya kami dukung Polri dalam melakukan pengamanan debat Capres,” tukas Wahyu.

Sumber : tirto.id

CONSORTIUM OF INDONESIAN MANNING AGENCIES (CIMA) : MELAKSANAKAN KEGIATAN TRAINING CREW MANAGEMENT


Photo: dok.dhiemas pribadi

Jakarta, 30 Maret 2019
ayy – therajawalinews.com, Ketua Panitia Pelaksana Training/ Bimbingan Teknis Crew Management yang dilaksanakan oleh Consortium of Indonesian Manning Agencies, R.Adhimaskin Kusumawardani menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 117 perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang SIUPPAK dan Non SIUPPAK.

Turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara/ narasumber adalah Capt. Hendri Ginting, M.Mar – Kasubdit. Perkapalan dan Kepelautan (Mewakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan), Capt. Maltus, M.Mar, Capt. Amir Makbul, M.Mar, dan turut hadir pula Elvi Hidayati, SH, Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si, Capt. Sachidha Nand Thakur, Capt. Bona R Damaik, Avi, M.Mar, Dr. Hesti Ekawati, M.MTr.

Sebagai penutup dari sambutan tersebut, Dhiemas menyampaikan bahwa setelah pelatihan ini diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan secara utuh tentang tatacara perekrutan dan penempatan awak kapal di perusahaan masing-masing.

Pelaksanaan Training/ Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 lalu di Hotel Santika Kelapa Gading.

R. Adhimaskin Kusumardani, SE, M.MTr, M.Mar.E biasa dipanggil Dhiemas adalah Direktur Utama PT. Cima Pilar Maritim, bidang usaha yang didirikan oleh CIMA, dalam menjalankan roda organisasi perusahaan PT CPM didukung oleh personil yang syarat akan pengalaman diantaranya adalah Capt. Arthur Max Warokka, M.Mar sebagai Komisaris Utama, Capt. Akhmad Subaidi, AFNI, M.Mar sebagai Direktur dan Gatot Cahyo Sudewo, SE, M.MTr sebagai Komisaris.

CIMA, sebagaimana yang disampaikan oleh Gatot Cahyo Sudewo, SE sebagai Ketua Umum mengharapkan dukungan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DJPL Kementerian Perhubungan adalah: Menghimbau melalui surat edaran resmi, bagi perusahaan pemegang SIUPPAK sebanyak 118 perusahaan, yang saat ini tercatat sebagai Anggota CIMA hanya 30 perusahaan saja, sehingga dapat dihimbau untuk bergabung kedalam keanggotaan CIMA, kemudian Gatot juga menyampaikan agar dapat menunjuk CIMA sebagai Recognized Organization dari Ditkapel, masih banyaknya pelaut Mandiri yang bekerja diatas kapal di luar negeri yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah atau asosiasi, sehingga sudah selayaknya PM No. 84 Tahun 2013 agar dapat direvisi atau dikaji ulang khususnya yang mengatur tentang Pelaut Mandiri. Hal ini dilakukan agar pemerintah mudah untuk mendapatkan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan yang terakhir masih menurut Gatot adalah agar dapat membantu proses pengurusan SIUPPAK bagi anggota CIMA yang belum memiliki SIUPPAK, dikarenakan kesulitan yang sering timbul pada saat pengurusan SIUPPAK ada pada CBA.

Demikian Dhiemas sebagai Ketua Panitia Pelaksana Training/ Bimbingan Teknis Crew Management menutup pembicaraan dengan therajawalinews.com

SEKJEN IKPPNI : SEGERA BENTUK SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PEMALSUAN DOKUMEN KEPELAUTAN (SATGAS PPDK)

ayy-therajawalinews.com


R. Adhimaskin Kusumawardani, M.Mar.E

Jakarta. therajawalinews.com – Sekretaris Jenderal Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) R. Adhimaskin Kusumawardani, M.Mar.E mengatakan sebagai Organisasi Profesi menghimbau, menyarankan, mengajak memberantas PEMALSUAN DOKUMEN KEPELAUTAN CERTIFICATE OF COMPETENCY ( COC ) dan CERTIFICATE OF ENDORSEMENT ( COE ) dalam situasi yang sangat memprihatinkan, Negara sangat dilecehkan oleh oknum dan mafia-mafia yang terorganisir memperjualbelikan Dokumen Negara, demikian pernyataan Dhiemas panggilan akrab dari Sekjen IKPPNI melalui Pers Rilis yang dikirimkan ke therajawali.news.com

Dhiemas melanjutkan bahwa Dokumen Kepelautan Certificate of Competency (COC) adalah MILIK NEGARA yang dikeluarkan oleh a/n Direktur Jenderal Perhubungan Laut – Direktur Perkapalan dan Kepelautan – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan STCW Code Amandemen Manila 2010 : Regulation I/2 Certificates and endorsements (1) Certificates of competency shall be issued only by the Administration, following verification of the authenticity and validity of any necessary documentary evidence. (Peraturan I/2 Sertifikat dan pengesahan (1) Sertifikat kompetensi hanya akan dikeluarkan oleh Administrasi, berikut verifikasi keaslian dan validitas bukti dokumenter yang diperlukan). Administrasi dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh a/n Direktur Jenderal Perhubungan Laut – Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

Seperti beberapa hari yang lalu beredar video dan viral di kalangan Pelaut Indonesia, ketika seorang Nakhoda mempertanyakan Keaslian dan Keabsahan Certificate of Competency ENGINEER OFFICER CLASS I dan Certificate of Endorsement (COE) atas nama: AJIT RAJAN, Tempat dan Tanggal Lahir: TALAP KERALA, 01 NOVEMBER 1970 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2017. Ijazah/ sertifikat tersebut ditanda tangani oleh Capt. Mulder Mustafa, SE dan Sertifikat Pengukuhan ditanda tangani oleh Capt. Dedtri Anwar, MM. Ijazah dan sertifikat pengukuhan tersebut diduga PALSU.

Untuk itu Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk membentuk SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PEMALSUAN DOKUMEN KEPELAUTAN (SATGAS PPDK) antar Lembaga Pemerintah yang terkait dengan Organisasi Profesi Pelaut.

Dengan adanya COC dan COE yang dipalsukan sangat merugikan Profesi Perwira Pelaut Indonesia dan juga merendahkan harkat dan martabat Bangsa Indonesia di dunia Internasional, adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh adanya pemalsuan tersebut diantaranya adalah :

1. Persaingan SDM Perwira Pelaut Indonesia secara tidak sehat, dikarenakan adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Oknum WNI dan Oknum WNA yang terkait dengan Jaringan Internasional;
2. Turunnya kepercayaan SDM Perwira Pelaut Indonesia di Kancah Internasional;
3. Secara Nasional menurunnya pendapatan Devisa Negara.

Untuk itu Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) mengusulkan SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PEMALSUAN DOKUMEN KEPELAUTAN (SATGAS PPDK) terdiri dari Lembaga Negara dan Organisasi Profesi, antara lain:

1. Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Laut;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI);
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Hukum dan HAM


Ijazah Ahli Tehnika Tingkat I yang diduga Palsu atas nama kepemilikan Warga Negara Asing.


Pengesahan (Endorsemen) Ahli Tehnika Tingkat I yang diduga Palsu atas nama kepemilikan Warga Negara Asing.

SATGAS tersebut bekerja sama untuk memberantas tuntas agar terciptanya Hukum yg melindungi harkat martabat bangsa dan Profesi Perwira Pelayaran Niaga serta terselenggaranya kegiatan ekonomi maritim yg professional, dan untuk itu menuntut agar si pelaku dihukum seberat berat nya seperti :

1. Cabut semua dokumen kepelautan nya.agar yg bersangkutan tidak bisa menggunakan kembali.
2. Menghukum Pelaku secara Pidana dan seberat beratnya.
3. Jika oknum ASN/ PNS, petugas Negara lakukan pemecatan secara tidak hormat.
4. Jika pelaku WNA lakukan hubungan bilateral melalui lembaga terkait untuk di hukum seberat-berat nya.

Diakhir dari pers rilis Dhiemas menghimbau agar pemerintah dapat segera turun tangan dengan kasus ini. Salam Perwira Prima … Prima … Demikian Dhiemas mengakhiri.

MOU ANTARA BP2IP BAROMBONG DAN KASPB


Bersama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Capt. H. Sugiyono, M.MTr, M.Mar

Jakarta, 12 Maret 2019
Ary Donny – therajawalinews.com

Dalam waktu dekat ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong akan menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Korps Alumni Sekolah Pelayaran Barombong (KASPB) yang, terkait dengan keterlibatan Alumni untuk membantu memberdayakan para Taruna/ Taruni BP2IP Barombong yang akan melaksanakan Praktek Laut (PRALA) dengan jalan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai Cadet di atas kapal, Dan juga lulusan regular program DP IV dan DP III ketika wisuda atau lulus langsung bergabung dengan KASPB sesuai kesepakatan dalam MOU tersebut. Demikian disampaikan oleh R. Adhimaskin Kusumawardani, M.Mar.E dalam kapasitas sebagai Ketua Bidang (Kabid) Keanggotaan dan Informatika Korps Alumni Sekolah Pelayaran Barombong (KASPB) saat dihubungi melalui jaringan telepon seluler pagi ini.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dhiemas demikian biasa dipanggil oleh rekan-rekan seangkatannya bahwa sebelum penandatanganan MOU dilaksanakan, akan diadakan Workshop terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan penggunaan database untuk Alumni BP2IP Barombong, yang mana diketahui bahwa KASPB dimulai dari Angkatan 1 (satu) tahun 1983 sampai saat ini. Pelaksanaan workshop ini sebagai bentuk kerja nyata dari pemanfaatan era revolusi industri 4.0 untuk kemudian dapat digunakan secara bersama-sama. Database ini sangat dibutuhkan didalam KASPB yang mana dapat secara singkat mengetahui keberadaan para alumni termasuk status alumni pada saat itu apakah berada di atas kapal atau sementara menunggu panggilan untuk kembali bekerja.

Saat pembahasan pelaksanaan workshop dan MOU di BP2IP Barombong.-

Dhimas adalah Alumni BP2IP Barombong Angkatan 23, sehari-hari beraktivitas dengan segala kesibukannya, mulai dari menjadi Tenaga Pengajar dan Penguji di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta sampai dengan menjalani tanggungjawab sebagai Direktur Operasi pada Perusahaan pelayaran yang berkantor di Duren Sawit Jakarta Timur dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen ) II IKATAN KORPS PERWIRA PELAYARAN NIAGA INDONESIA (IKPPNI).

Kemudian ketika ditanyakan oleh reporter therajawalinews.com kepada Dhimas bahwa apa manfaat utama dari dilaksanakannya workshop database KASPB, dengan lugas dan santai dijawab bahwa database alumni ini sangat dibutuhkan oleh KASPB dalam hal ini adalah para anggota (alumni) terkait dengan keberadaan alumni yang bersangkutan, statusnya apakah sedang bekerja (berlayar) atau bekerja didarat (office) dan lain-lainnya sehingga sangat mudah untuk mengetahuinya, kemudian database ini juga dapat berfungsi untuk menempatkan alumni baik sebagai perwira di atas kapal, sehingga apabila ada lowongan yang tersedia segera dapat dilakukan komunikasi untuk mencapai maksud dan tujuan.

Pada saat penandatanganan MOU, BP2IP Barombong akan diwakili oleh Kepala BP2IP Barombong Capt. H. Sugiyono, M.MTr, M.Mar dan KASPB akan diwakili oleh Ketua Umum Capt. Affan Andhana, SH, M.Mar.

Peserta workshop adalah perwakilan 1 (satu) orang setiap angkatan dari Alumni BP2IP Barombong yang tergabung didalam wadah KASPB, artinya perwakilan dimulai dari Angkatan 1 (satu) tahun 1983 sampai Angkatan 57 tahun 2017, dalam acara tersebut workshop akan di pandu oleh Ketua Bidang (Kabid) Keanggotaan dan Informatika yaitu R. Adhimaskin Kusumawardani, M.MTr, M.Mar.E .

Kemendagri Jawab BPN soal Banyak Warga Lahir di 1 Juli dan 31 Desember


(Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto)

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menganggap tak wajar terkait banyaknya warga yang lahir pada tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Kemendagri memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

“Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak kemendagri menggunakan simduk (sistem informasi manajemen kependudukan),” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif, kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Baca juga: BPN Sebut Ada 17,5 Juta DPT Ganda, Ini Penjelasan KPU

Zudan mengatakan kebijakan tentang tanggal lahir 1 Juli dan 31 Desember merupakan kebijakan lama. Dalam kebijakan simduk sebelumnya, semua penduduk yang lupa tanggal kelahirannya akan ditulis lahir pada 31 Desember.

“Saat menggunakan simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya di tulis 31 Desember,” ujarnya.

Baca juga: BPN Prabowo Laporkan Temuan 17,5 Juta DPT Tak Wajar ke KPU

Kebijakan pun berubah ketika berlaku sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Warga yang tidak ingat tanggal lahir akan dicatat lahir pada 1 Juli.

“Sejak berlaku SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli. Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15,” imbuh Zudan.

“Kebijakan di atas kemudian diperkuat dengan Permendagri 19 tahun 2010,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyambangi kantor KPU. Hashim menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar.

“Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll,” kata Hashim di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Hashim mengatakan tim IT BPN melakukan verifikasi dan investigasi terhadap data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP) tanggal 15 Desember 2018. Hashim mengatakan data yang dianggap tak wajar, misalnya orang yang lahir pada tanggal 1 Juli secara akumulasi mencapai 9,8 juta, tetapi pada hari lainnya seperti 2 Juli datanya hanya 520 ribu sehingga itu dianggap tak wajar.

“Pada hari-hari lain rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya, terus tiba-tiba tanggal 1 Juli 9,8 juta, tanggal 2 Juli 520 ribu dan ini kan kita anggap nggak wajar,” ujar Hashim.

Ada tiga tanggal kelahiran yang dianggap tak wajar oleh Hashim, pertama 1 Juli sebanyak 9,8 juta, tanggal 31 Desember sebanyak 5,3 juta, dan 1 Januari 2,3 juta. Dia menambahkan, BPN dan KPU akan melakukan pengecekan DPT bersamaan ke daerah terkait temuan DPT janggal tersebut.

Sumber : detiknews

Siti Aisyah Bebas dari Hukuman Mati karena Tak Ada Bukti


(Siti Aisyah) AFP PHOTO/Mohd Rasfan

Kuala Lumpur, IDN Times – WNI yang didakwa membunuh kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-Un dibebaskan pada hari ini, Senin (11/3) oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi di Selangor, Malaysia. Jaksa penuntut menarik semua dakwaan terhadap WNI bernama Siti Aisyah karena tidak ada satu pun bukti yang menyebut ia ikut membunuh Kim Jong-Nam.

Soal konfirmasi Siti Aisyah bebas dari hukuman mati disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, Rusdi Kirana pada pagi ini.

“Iya, Siti bebas,” ujar Rusdi kepada media pada hari ini yang menemuinya di gedung pengadilan di Selangor, Malaysia.

IDN Times termasuk salah satu media yang meliput peristiwa bersejarah itu.

Lalu, apa yang menyebabkan jaksa tiba-tiba berubah pikiran dan menarik dakwaannya?

“Karena jaksanya kan tidak memiliki bukti sehingga dia menarik dakwaannya,” ujar Rusdi.

Menurut pria yang juga pemilik Lion Group itu, jaksa berubah pikiran karena mengikuti proses yang ada. Jaksa menjatuhkan dakwaan hukuman mati dengan cara dihukum gantung sesuai dengan pasal 302 penal code.

Rusdi tidak bisa menyembunyikan ekspresi kebahagiaannya, sebab perjuangan tim Pemerintah Indonesia selama 2 tahun 23 hari tidak terasa sia-sia.

“Ya, tentu rasanya bahagia sekali. Kami mengerahkan tim terbaik (untuk mengurus kasus ini), termasuk pengacaranya,” kata dia lagi.

Perempuan asal Serang itu ikut terlibat dalam pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un yakni Kim Jong-Nam yang terjadi pada 13 Februari 2017 di Bandara Kuala Lumpur Internasional (KLIA) 2. Jong Nam tewas tak lama setelah didekati oleh Siti dan perempuan asal Vietnam, Doan Thi Huong. Keduanya menutup sebagian wajah Jong-Nam dengan sapu tangan.

Menurut hasil penyidikan polisi di sapu tangan itu terdapat zat yang sangat mematikan yakni racun VX dan mudah menyebar melalui udara.

Sumber : IDN Times

Begini Suasana Saat Jokowi Tiba di Stasiun Bogor Usai Desak-desakan Naik KRL


Jokowi tiba di Stasiun Bogor setelah berdesak-desakan naik KRL. (Foto: dok. Istimewa)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Stasiun Bogor setelah berdesak-desakan selama 1 jam di dalam kereta rel listrik (KRL). Seperti apa suasana saat Jokowi tiba di Stasiun Bogor?

Seperti yang disampaikan Rina, salah seorang penumpang KRL yang satu perjalanan dengan Jokowi, KRL yang mereka tumpangi tiba di Stasiun Bogor, Jawa Barat, pukul 18.40 WIB, Rabu (6/3). Begitu mereka turun dari kereta, Rina mengaku tidak melihat pengawalan ketat terhadap Jokowi.

“Sampai di Stasiun Bogor jam 18.40 WIB. Begitu turun dari KRL, masih banyak penumpang yang mendekat ke Pak Jokowi, banyak yang foto dan salaman,” kata Rina kepada detikcom, Rabu (6/3/2019).


Begini Suasana Saat Jokowi Tiba di Stasiun Bogor Usai Desak-desakan Naik KRLJokowi naik KRL (dok. Istimewa)
Rina mengatakan warga terus mengerumuni Jokowi mulai turun dari KRL hingga Jokowi men-tap kartu untuk keluar dari Stasiun Bogor. Suasana menjadi heboh. Dia mengatakan Jokowi terus berjalan sendiri hingga keluar dari stasiun.

Dari foto yang dikirim Rina, terlihat banyak warga yang mendekati Jokowi untuk bersalaman dan berfoto bersama di Stasiun Bogor. Jokowi meladeni permintaan warga itu sambil tersenyum.

Baca juga: Cerita Penumpang Terkejut Lihat Jokowi Desak-desakan Naik KRL ke Bogor

Rina juga sebelumnya mengatakan, selama naik dari Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jokowi langsung dikerumuni penumpang KRL lainnya. Dia juga mengatakan kehadiran Jokowi itu cukup mengejutkan penumpang KRL karena tak terlihat adanya pengawalan ketat terhadap Jokowi.

“Pak Jokowi naik di gerbong 8, kereta benar-benar penuh banget. Di dalam ngobrol sama orang-orang, banyak juga yang ngajak foto selfie,” kata Rina.


Begini Suasana Saat Jokowi Tiba di Stasiun Bogor Usai Desak-desakan Naik KRLJokowi tiba di Stasiun Bogor setelah desak-desakan naik KRL. (Foto: dok. Istimewa)

Rina mengatakan, selama di dalam KRL, Jokowi berdiri. Dia banyak disapa dan ditanya-tanya oleh penumpang KRL yang lain. Sementara itu, Rina sendiri mengaku sibuk untuk memotret Jokowi dengan kamera ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut.

“Ada yang bilang dia merakyat banget naik kereta. Ada yang komplain juga soal KRL selalu penuh. Ada yang doain Presiden supaya sehat terus, sukses, dan lain-lain,” katanya.
(jor/nvl)

Sumber : detiknews

Usai Bertemu Kim Jong-un, Trump Akhiri Latihan Perang dengan Korsel


Trump beralasan, keputusan mengakhiri latihan perang itu demi penghematan anggaran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mengakhiri latihan militer skala besar dengan Korea Selatan. Trump beralasan, keputusan itu diambil demi menghemat uang, ujarnya pada Minggu (3/3/2019).

“Alasan saya tidak ingin latihan militer dengan Korea Selatan adalah untuk menghemat ratusan juta dolar untuk A.S. Di mana kita tidak mendapatkan penggantian,” cuit Trump dalam Twitternya sebagaimana dilansir Kantor Berita Turki, Anadolu.

“Itu posisi saya jauh sebelum saya menjadi presiden,” kata Trump.

“Mengurangi ketegangan dengan Korea Utara saat ini adalah hal yang baik,” imbuh dia dalam dalam tweet.

Keputusan itu dikeluarkan Sabtu setelah pertemuan puncak yang diadakan antara Presiden AS dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, telah berakhir tanpa mencapai kesepakatan.

Dikenal sebagai Key Resolve dan Foal Eagle, latihan militer diadakan di Semenanjung Korea setiap tahun dari bulan Maret hingga April.

Latihan Foal Eagle diadakan sejak 2011 sedangkan Key Resolve telah ada sejak 1976.

Sumber : suara.com

IRENE LIBRAWATI DARI SINETRON KE PANGGUNG POLITIK


photo : koleksi pribadi irene

Jakarta, Sabtu 2 Maret 2019 13.15
Ary Donny-therajawalinews.com

Pemeran Mami Lia Hutama, Ibunda dari Farel dan Fitri dalam Sinetron CINTA FITRI yang mendapatkan award dari Panasonic Global Award selama 2 tahun berturut 2009 & 2010 sebagai Drama Seri Terbaik, dialah Irene Librawati yang saat ini menjadi salah satu kontestan peserta calon anggota legislatif 2019 – 2024 mewakili Daerah Pemilihan Banten III ( Kota Tangerang – Kabupaten Tangerang – Kota Tangerang Selatan ) DPR RI nomor urut 5 dari Partai Demokrat.

Saat ini juga Irene Librawati tercatat sebagai Pengurus Biro Departemen Urusan Tenaga Kerja DPP Partai Demokrat, demikian penyampaian pertama disampaikan melalui hubungan telepon seluler saat dihubungi. Ternyata Irene Librawati yang terkenal galak dan judes dalam peran yang dilakoni lewat sinetron Cinta Fitri merupakan sosok yang sangat lembut dan keibuan ketika therajawalinews.com memulai percakapan dengannya.

Irene Librawati adalah ibu dari Agi Anynditha (25 thn ) dan Gennaro Nove (12 thn) bercerita tentang kegiatan sinetron yang dilakoninya, masih berperan sebagai sebagai ibu dari Gibran (Hengky Kurniawan) dalam serial Senandung sebanyak 250 episode. Selain bergiat dan beraktivitas dalam sinetron Cinta Tiada Akhir produksi Multivision Plus (saat ini tayang) menceritakan bagaimana perasaannya saat turun ke daerah pemilihan Banten III bertemu dengan konstituen. Tiada perasaan bahagia yang sesungguhnya selain kita dapat bercengkerama dengan kehidupan sosial masyarakat, dan banyak melihat dan merasakan dialog langsung tentang sendi-sendi kehidupan.

Dengan tekad yang keras dan kemauan yang sangat besar turun ke daerah pemilihan Banten III dengan tujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Banten III khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya jika kelak nantinya mendapatkan kepercayaan dari rakyat sebagai wakil di legislatif. Demikian pembicaraan singkat lewat telepon selular dengan Irene Librawati yang saat ini berada di kediamannya didaerah Tangerang Selatan tepatnya di Area Bintaro, sebelum menutup Irene meminta do’a dan restunya kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah pemilihan Banten III untuk memberikan kepercayaan kepadanya menjadi wakil mereka di parlemen.

Jangan lupa 17 April 2019 pilih Irene Librawati No. Urut 5 Banten III dari Partai Demokrat, demikian irene menutup pembicaraan.

Pidato Lengkap AHY soal Rekomendasi Demokrat untuk Presiden Mendatang


(Foto: dok Twitter/@AndiArief_)
Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya soal rekomendasi partainya kepada Presiden RI mendatang. Rekomendasi ini, presiden mendatang diharapkan melakukan perubahan untuk kemajuan Indonesia.

“Presiden hasil Pemilu tahun 2019, presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki,” kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: AHY Minta Presiden Mendatang Teruskan Program Prorakyat Era SBY

AHY menuturkan rekomendasi ini diberikan kepada presiden mendatang karena Demokrat tidak memiliki kader utama yang dicalonkan untuk menjadi capres maupun cawapres RI periode 2019-2024. Maka dari itu, kontribusi PD untuk RI adalah menyampaikan rekomendasi program era Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang prorakyat.

Ada tiga pokok pandangan PD sebagai pesan ke presiden mendatang yang disampaikan dalam pidatonya. Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi, impor pangan, hingga persoalan hukum.

Berikut pidato lengkap AHY soal rekomendasi untuk presiden mendatang:

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat, dan rekan-rekan media yang telah hadir di ruangan ini; juga kepada seluruh rakyat Indonesia, yang berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato politik Partai Demokrat, melalui siaran langsung media televisi.

I would also like to extend a very warm welcome to His Excellencies, Ambassadors of Friendly Countries to the Republic of Indonesia; members of the Diplomatic Corps; members of the foreign press; distinguished guests, ladies and gentlemen.

Hadir pula bersama kita, perwakilan dari Taruna Akademi Demokrat, yang baru dibentuk tahun lalu. Akademi Demokrat didesain untuk membangun karakter sebagai patriot, pejuang dan pemimpin; agar mereka memiliki loyalitas dan pengabdian kepada negara, diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Pendidikan Akademi Demokrat dilakukan melalui metode tri pola dasar, Tri Sakti Wiratama, yakni gabungan kekuatan mental, fisik, dan intelektual. Ini adalah sumbangsih Partai Demokrat dalam menyiapkan para calon pemimpin bangsa di masa depan.

Hadirin sekalian,

Pada malam yang membahagiakan ini, izinkan saya berbicara kepada seluruh rakyat Indonesia, mewakili kader dan keluarga besar Demokrat di seluruh tanah air, untuk menyampaikan pidato politik Partai Demokrat.

Judul pidato ini adalah “Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang.” Presiden hasil Pemilu tahun 2019, Presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki.

Ada tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan:
Pertama, tantangan Indonesia 2019-2024, dalam perspektif dunia internasional dan nasional.
Kedua, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat.
Ketiga, ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini.

Kami menyadari, Demokrat tidak memiliki kader utama yang menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2024. Karenanya, tidaklah berlebihan jika melalui forum ini, kami menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mendatang, sebagai wujud kontribusi Partai Demokrat dalam memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

Seyogianya, pidato politik ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, beliau tidak dapat hadir di tempat ini, karena sedang mendampingi Ibu Ani Yudhoyono dalam menjalani pengobatan dan perawatan secara intensif di Singapura. Insya Allah, hati dan pikiran beliau berdua tetap bersama kita, dalam perjuangan yang penting ini.

Atas nama keluarga besar Pak SBY, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang telah memberikan perhatian dan doa yang tulus bagi kesembuhan Ibu Ani. Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak Ibu sekalian.

Tentu, sebagai anak, saya ingin mendampingi dan menguatkan hati Ibu Ani. Namun, beliaulah yang justru mendorong saya, untuk tetap turun ke tengah-tengah masyarakat. Semangat dari Ibu Ani ini, insya Allah, menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk terus berjuang, bersama rakyat Indonesia.

Kepada seluruh kader Demokrat saya mengingatkan; Ibu Ani yang sedang terbaring sakit saja, masih memikirkan nasib rakyat; maka kita yang dikaruniai kesehatan ini, harusnya jauh lebih bersemangat lagi, untuk memperjuangkan harapan dan masa depan rakyat yang kita cintai.

Saudara – saudaraku sebangsa dan setanah air,

Pada bagian pertama dari pidato ini, secara singkat saya ingin memotret tantangan yang dihadapi Indonesia lima tahun ke depan, baik dalam perspektif dunia internasional maupun nasional.

Negara kita adalah negara yang besar; terbesar di ASEAN; anggota G- 20; negara dengan jumlah populasi muslim terbesar. Kini, Indonesia kerap disebut sebagai “global player, regional power”.

Kedepan, kita optimis, insya Allah, Indonesia akan semakin dihormati dan disegani dunia internasional. Tetapi, optimisme saja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu memahami berbagai tantangan yang akan kita hadapi.

Beberapa tantangan global itu antara lain; dinamika hubungan antar negara yang diwarnai kerjasama, kompetisi, dan konfrontasi; masalah sumber daya alam yang makin menipis; perubahan iklim; jumlah penduduk dunia yang makin besar; serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Di tingkat nasional, Demokrat juga memotret sejumlah tantangan, antara lain; bagaimana kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6%. Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Artinya, kue pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40, atau sekitar 100 juta saudara-saudara kita, yang terkategori miskin dan kurang mampu.

Tantangan utama lainnya adalah memaksimalkan bonus demografi, penduduk berusia produktif. Kita tidak ingin angkatan kerja muda, justru menjadi bencana, karena tidak memiliki kapasitas, produktivitas dan daya saing yang tinggi. Pendidikan menjadi kuncinya. Baik pendidikan formal, informal maupun yang bersifat vokasional atau pelatihan keterampilan kerja.

Selanjutnya, kita perlu mencermati kebutuhan energi dan pangan yang semakin meningkat. Di bidang energi, kita harus mampu menyusun strategi untuk mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement.

Sementara di bidang pangan, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan. Kita juga harus mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Diperlukan pula, pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi dan produktivitas makin meningkat, tanpa merusak lingkungan.

Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar, pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang.

Kita mengetahui, menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner dan adaptif. Juga pemerintahan yang responsif, efektif dan rela bekerja keras.

Pemimpin yang kuat; mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Pemimpin yang visioner; mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21. Dan Pemimpin yang adaptif; mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa.


Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan tentang persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi dan kebijakan yang Partai Demokrat rekomendasikan.

Selama dua tahun terakhir ini, Ketua Umum Partai Demokrat dan jajarannya, termasuk saya selaku Komandan Kogasma, aktif berkeliling nusantara, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Beberapa persoalan utama, yang sering disampaikan kepada kami antara lain;

Pertama, soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa; perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini terjadi, karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Kedua, lapangan pekerjaan. Masyarakat, khususnya anak-anak muda cemas, tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka. Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional.

Merespons persoalan tadi, Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 6% atau lebih, serta menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif; diantaranya dengan cara melonggarkan pajak.

Dunia usaha yang maju akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, serta mampu meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh kita. Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri serta pensiunan.

Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-Program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya.

Program-Program Pro Rakyat SBY tersebut antara lain; PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM, serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran; seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

Selanjutnya, persoalan ketiga yang perlu kita cermati saat ini adalah tentang keadilan hukum. Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih; tajam ke bawah tumpul ke atas; yang kuat menang, yang lemah kalah.

Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang, untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi. Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.

Yang terpenting, kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoax, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter.

Hadirin sekalian,

Demokrat juga mencermati beberapa isu penting yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Isu pertama, dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kita perlu menyoroti Pemilihan Presiden yang dilakukan secara serentak dengan Pemilihan Legislatif. Dampaknya, hanya partai pengusung utama Capres-lah, yang paling berpotensi mendapatkan efek elektoral terbesar.

Jika kondisi ini berlanjut di masa depan, bukan tidak mungkin era multipartai akan berakhir, dan menyisakan hanya dua partai besar, seperti di Amerika Serikat. Kami berpendapat, Indonesia belum siap dan juga belum tentu cocok mengadopsi sistem kepartaian model Amerika Serikat tersebut. Partai Demokrat berpandangan, bahwa sistem multipartai merupakan pilihan yang paling rasional, dihadapkan pada kemajemukan dan latar belakang historis bangsa ini.

Karena itu, pasca Pemilu 2019 nanti, kita semua harus duduk bersama, melakukan dialog untuk membangun konsensus nasional tentang sistem politik apa yang paling cocok bagi bangsa kita di masa mendatang. Kepada Presiden mendatang, Partai Demokrat merekomendasikan untuk mengkaji kembali sistem kepartaian dalam kehidupan berdemokrasi kita.

Isu kedua yang juga menjadi perhatian kita bersama adalah gelombang ekonomi baru, yakni Ekonomi Digital. Cloud technology, Internet of things, dan artificial intelligence, telah, dan akan terus mengubah bagaimana kita berinteraksi dan bertransaksi. Batas-batas antar negara menjadi kabur. Istilah-istilah ini mungkin bagi sebagian besar masyarakat terdengar asing. Tapi kita dipaksa untuk memahami semua ini karena arus zaman dan adanya peluang dan manfaat dari kemajuan teknologi dewasa ini.

Namun, tantangan dan permasalahannya juga tidak sedikit. Jika tidak dikelola dengan baik, kedaulatan ekonomi nasional kita bisa terancam. Revolusi teknologi, sekali lagi, memaksa kita beradaptasi untuk menemukan langkah-langkah yang tepat guna memberdayakan dan melindungi para pebisnis, konsumen maupun perekonomian nasional.

Ke depan, kita harus memiliki strategi ekonomi digital secara nasional. Kita mengapresiasi pemerintah, yang sudah berusaha menyusun strategi dan langkah perdagangan elektronik, e-commerce Indonesia. Kendati demikian, kita tidak boleh hanya menjadi medan pertarungan para pelaku pasar global.

Kita harus menjadi pelaku utama yang mampu mengoptimalkan potensi pasar nasional kita. Negara harus hadir untuk mendorong masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mampu bersaing, baik sebagai penyedia dan pengelola platform e-commerce, maupun secara kreatif menciptakan produk-produk unggulannya.

Terkait hal ini, Partai Demokrat mendorong kepada Presiden mendatang, untuk memperbanyak pusat-pusat inkubasi guna membantu menyiapkan usaha-usaha rintisan (start up) yang unggul dan berdaya saing tinggi di pasar global. Semakin berkembangnya usaha-usaha rintisan ini, akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas.

Tetapi, harus diingat, ekonomi digital bukan hanya masalah e-commerce dan start up. Ekonomi digital juga menyentuh banyak hal lainnya, seperti; produktivitas, ketenagakerjaan, pajak, pendidikan, persaingan usaha, digital currency, cyber security, perlindungan konsumen, serta hak cipta.

Karena itu, Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang untuk memperkuat kebijakan dan regulasi, yang mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sebagai pelaku pasar sekaligus konsumen.

Hadirin sekalian,
Segala aspirasi rakyat dan rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan, telah dituangkan dalam 14 Prioritas Partai Demokrat Untuk Rakyat, yang sudah disosialisasikan dan digemakan di seluruh tanah air.

Kami memastikan, rekomendasi berupa solusi dan kebijakan yang kami tawarkan ini, termasuk 14 Prioritas Demokrat untuk Rakyat, akan diperjuangkan oleh kader Partai Demokrat di Parlemen, baik di DPR-RI maupun DPRD, serta akan dijalankan oleh para gubernur, bupati dan walikota, yang berasal dari Partai Demokrat.

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,

Pada bagian ketiga pidato ini, saya mengajak untuk mencermati perkembangan sosial politik yang sedang terjadi dewasa ini. Pemilu 2019 adalah sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Tujuan dari perhelatan demokrasi ini adalah untuk memajukan bangsa dan negara, menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

Namun, perhelatan demokrasi kali ini, oleh kalangan-kalangan tertentu, nampaknya dijadikan ajang memaksakan keyakinan dan pilihan politiknya. Dampaknya, muncul fanatisme yang berlebihan; yang pada akhirnya, justru kontra-produktif dengan tujuan memajukan bangsa dan negara itu sendiri.

Coba kita lihat lingkungan kita saat ini.
Saya yakin saudara-saudara memiliki grup Whatsapp, atau layanan pesan yang lain; baik grup keluarga, teman sekolah, arisan, pengajian, dan rekan kerja di kantor – baik grup yang ada boss-nya maupun yang tidak ada boss-nya. Tujuannya tentu baik, untuk berkomunikasi dan menyambung silaturahmi.

Sayangnya, karena perbedaan pandangan dan pilihan politik, tak ayal, seringkali kita berdebat kusir, membela pilihannya masing-masing secara subyektif dan membabi-buta. Kita tidak lagi mau mendengar dan melihat secara jernih dan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dengan sukarela dan secepat mungkin, kita sering tidak sadar telah menyebar hoax, yang sebenarnya tidak pernah kita baca secara obyektif. Bahkan kita pun tidak sadar, menyebar hoax akan berakibat hukum pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, tanpa sadar, kita telah mencelakakan diri sendiri, hanya karena fanatisme terhadap pilihan politik tertentu.

Lebih parah lagi, karena perbedaan pandangan politik ini pula, kita sering keluar dari akal sehat. Kita menyaksikan, kawan-kawan kita atau justru kita sendiri left group karena jengkel, seolah-olah kawan-kawan kita tidak lagi sejalan. Ada juga anggota grup yang di-remove oleh admin karena dianggap provokator, makar, atau mengganggu ‘stabilitas politik’ dalam grup.

Penggunaan warna dan simbol jaripun bisa jadi masalah. Tidak hanya emoticon jari dalam percakapan di media sosial, tapi juga simbol jari ketika berfoto. Kalangan perwira di jajaran TNI turut menjadi korban hoax. Simbol jari pada saat foto bersama, yang menandakan angkatan kelulusan di Akademi Militer, dianggap sebagai dukungan pada paslon tertentu.

Di Jakarta, seorang penumpang taksi online, diturunkan di tengah jalan, hanya gara-gara menggunakan kaos yang berbeda dengan pilihan politik pengemudinya. Di tempat lain, makam terpaksa dibongkar dan jenazah dipindahkan, karena pemilik tanah pemakaman dan keluarga almarhum berbeda pilihan politik.

Menyimak kondisi ini, Partai Demokrat menyayangkan, karena kehidupan politik dan demokrasi, yang susah payah kita bangun sejak krisis 1998, dan hasilnya kian nyata; kini, terasa mundur kembali. Set back. Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas.

Kita ingat, waktu itu stabilitas politik terjaga baik. Kalau ada riak dan dinamika, hal itu memang menjadi bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri.
Dalam pemilu, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA). Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal. Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional.

Kita yakin, rakyat saat ini sudah lelah dengan friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik yang terjadi. Munculnya satir ‘capres alternatif’ Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini.

Pesta demokrasi seharusnya disambut dengan riang gembira, bukan dengan kebencian dan hati yang susah, karena putusnya silaturahmi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik.

Kondisi terbelahnya bangsa, tentu bukan tanpa sebab. Karenanya, kami juga menyoroti pertarungan dua Capres yang sama pada tahun 2014 dan 2019. Peraturan presidential threshold, yaitu ambang batas 20% dukungan parlemen atau 25% suara nasional untuk mengusung Capres, membatasi pilihan masyarakat atas calon pemimpin nasionalnya.

Itulah mengapa Partai Demokrat tampil ke depan, untuk mengoreksi batasan Presidential Threshold yang berpotensi membelah bangsa karena terbatasnya pilihan calon pemimpin kita. Demokrat juga bertekad untuk serius mencegah terbelahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai Partai Tengah, dengan landasan ideologi Nasionalis Religius, Demokrat SIAP, menjadi benteng, tegaknya NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Para kader Demokrat dan saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang saya cintai,

Berkaitan dengan perkembangan situasi sosial dan politik mendekati Pemungutan Suara 17 April 2019 mendatang, izinkan saya menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai berikut, “saya kutip” :

“… Saya mengamati bahwa kontestasi dalam Pemilu 2019 ini, utamanya Pemilihan Presiden, lebih keras dibandingkan dengan pilpres-pilpres di era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas yang makin berjarak. Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, saya khawatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Inilah yang harus kita cegah untuk tidak terjadi di negeri tercinta ini.

Oleh karena itu, saya berpesan kepada jajaran Partai Demokrat untuk ikut berperan secara aktif agar keseluruhan rangkaian Pemilu 2019 ini berlangsung secara aman dan damai. Ikutlah pula memastikan agar pemilu ini juga berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Pemilu memang keras, tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar kita semua, utamanya para elit dan pemimpin bangsa. Dalam pilpres-pilpres sebelumnya, saudara-saudara kita rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan yang sejati, menunjukan kearifan dan kematangannya dalam pelaksanaan pemilu sehingga semuanya berlangsung secara damai, tertib dan lancar. Tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan yang sangat tidak kita hendaki. Semoga praktek berdemokrasi yang baik seperti itu dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam pemilu tahun 2019 ini.”

Saudara-saudara,
Akhirnya, izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan satu pesan:

“Nasib dan masa depan sebuah negara, ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Makin kokoh persatuan kita, makin cepat kita mencapai kejayaan bangsa. Makin pudar persatuan kita, Indonesia hanya akan menjadi sekedar cerita masa lalu dalam ensiklopedia. Jangan lelah mencintai Indonesia. Jangan lelah merawat kerukunan dan kebhinnekaan kita. Inilah, hakikat tugas kesejarahan kita, sebagai anak bangsa.”

Terima kasih,
Tuhan Bersama Kita

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Sumber : detiknews